Lebih Dekat dengan Pengobatan China Tradisional Modern

Penulis : Stevani Elisabeth   

JAKARTA- Pengobatan China memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Akupuntur, bekam dan sebagainya merupakan teknik-teknik pengobatan China yang sudah menjamur di Indonesia. Belum lagi obat-obat herbal China yang memiliki banyak khasiat.

Teknik pengobatan China dimulai sejak 5.000 tahun lalu, dan mulai dibukukan sekitar 2.500 tahun lalu dikenal dengan The Yellow Emperors’s Classics of Internal Medicine.
Sejarah pengobatan China pada awalnya lebih
diutamakan untuk pengobatan kaisar. Jika kaisar sakit, para tabib akan mengumpulkan penduduk yang mengalami penyakit dengan gejala yang sama, lalu
memberi pengobatan dengan berbagai alternatif obat. Obat yang berhasil menyembuhkan penduduk kemudian diberikan kepada kaisar, dan selanjutnya dicatat untuk penggunaan di masa mendatang.
Satu hal dalam teknik pengobatan China adalah tubuh manusia dilihat sebagai sebuah sistem yang saling berinteraksi baik antara organ tubuh maupun dengan alam. Dalam interaksi tersebut keseimbangan antara manusia, lingkungannya, dan alam semesta menjadi sangat penting. Bila terjadi harmoni dalam interaksi itu maka terdapat kesehatan, sebaliknya ketidakharmonisan akan mendatangkan penyakit.
Dalam filsafat China, tubuh manusia dikelola oleh chi, yang berarti life force. Chi ini dibuat dengan yin dan yang yaitu prinsip-prinsip feminin dan maskulin. Sebuah harmoni yang sempurna di tengah-tengah keduanya adalah hasil kesehatan yang baik.
Hal ini diyakini bahwa tekanan titik akupunktur diidentifikasi jalan kembali pada 2.700 SM, dan dianggap penting bagi penyembuhan tubuh. Banyak dokter dari China kuno diketahui menggunakan titik-titik tekanan untuk berhasil mengobati beberapa penyakit yang paling rumit seperti kanker, darah tinggi, diabetes, dan jantung.
Kemajuan metodis dan kemanjuran klinis dari pengobatan China ini telah membuatnya menjadi sangat populer di Timur dan di akhir-akhir ini telah mengembangkan popularitas dengan cepat di Barat. Diam-diam, tanpa debat, bentuk-bentuk unsur kunci pusat perawatan di China ditawarkan di rumah sakit pemerintah bersama-sama dengan obat-obatan Barat.
Hal ini juga yang diakui oleh General Manager Tasly Indonesia, Dr Tan Naiyong. Tan merupakan dokter muda yang spesialis akupuntur dan bekam. Sedangkan Tasly sendiri merupakan sebuah perusahaan farmasi yang terbesar di China. Perusahaan ini mencoba mengembangkan metode pengobatan tradisional China yang modern.
”Kami memang menggunakan tumbuh-tumbuhan (herbal) yang terdapat dalam buku pengobatan tradisional China, namun diolah dengan teknologi modern dan lewat uji klinis. Produk Tasly ini juga telah digunakan oleh rumah sakit-rumah sakit besar di China,” ujarnya pada acara peluncuran salah satu kapsul untuk mencegah penyakit jantung, kolesterol dan darah tinggi, di Jakarta, Kamis (27/1).
Metode pengobatan China tradisional modern ini menggunakan falsafah tong, chin, dan po. Tong berarti melancarkan, chin berarti membersihkan, dan po berarti menambah oksigen. Adapun tumbuhan yang digunakan meliputi notoginseng, danshen, dan astragali.
Astragali atau astragalus merupakan ”senior dari semua tumbuhan” yang berkhasiat bagi kekebalan tubuh dan sistem limpa. Berdasarkan hasil penelitian, astragali dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tanaman ini dianggap sebagai salah satu tonik kekebalan tubuh terbesar di dunia yang sangat baik bila digabungkan dengan ginseng.
Sedangkan tanaman danshen atau dikenal juga dengan salvia, adalah sebuah tanaman obat yang biasa ditemukan di dataran tinggi China dan Mongolia. Tanaman danshen dapat tumbuh setinggi 80 cm, bunganya berwarna ungu dan akarnya berwarna merah. Akar dari tanaman inilah yang berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah.
Peredaran darah yang tidak lancar dapat memacu timbulnya penyakit jantung koroner, stroke, tekanan darah tinggi yang mana merupakan penyakit yang populer belakangan ini di Indonesia.
Tan Naiyong mengatakan, tanaman-tanaman herbal ini telah dibuat dalam bentuk kapsul dan aman untuk dikonsumsi oleh mereka yang menderita penyakit jantung, kolestrol, dan darah tinggi. Namun dia tidak menganjurkan kapsul ini dikonsumsi oleh wanita hamil maupun mereka yang memiliki tekanan darah rendah.
Tan menambahkan, tahun ini pihaknya akan mengeluarkan produk untuk kecantikan dan melangsingkan tubuh dari herbal. (Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/lebih-dekat-dengan-pengobatan-china-tradisional-modern/) (Foto: www.absolutechinatours.com)

Orang Miskin Dipersulit, RSCM Pasang CCTV

Banyak orang miskin mengeluhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Kata-katanya terdengar bergetar menahan amarah yang sudah lama terpendam. Sebagai orang miskin, ia merasakan begitu jauhnya keadilan. Untuk mendapatkan pelayanan yang baik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), ia dibentak-bentak dan diping-pong birokrasi. “Masya Allah, Pak, saya tidak tahu bagaimana sebenarnya perasaan saya ini. Sakit sekali. Saya hanya bisa pasrah pada Yang Kuasa,” kata Muhyi, Kamis (28/4) lalu.
Laki-laki berusia 50 tahun lebih itu berasal dari Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Saat itu, ia tengah bertemu dengan jajaran Direksi RSCM dan perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kekesalan ia tumpahkan karena selama satu tahun ia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari petugas RSCM bernama Muktiono. Ia adalah wakil dari Dinas Kesehatan DKI yang khusus melayani administrasi pasien miskin maupun tidak mampu yang ada di wilayah Jakarta.
Ceritanya berawal ketika sang istri yang menderita sakit ginjal harus dirawat di RSCM, padahal ia tidak memiliki kartu Gakin (warga miskin). Oleh karena itu, ia menggunakan jalan lain, yaitu menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). “Saya ini walaupun penampilannya begini, demi Allah saya ini orang miskin. Bisa datangi rumah saya, lihat,” katanya.
Berbekal SKTM, ia memberanikan diri datang ke RSCM. Ia juga sudah mengikuti prosedur yang dianjurkan. Namun, tetap saja ia dipersulit. Ia tetap tidak bisa mendapatkan biaya gratis Rp 80 juta untuk pengobatan istrinya. Ia tetap dibebankan membayar Rp 7 juta. “Dari mana saya (dapat) uang Rp 7 juta? Pernah ada nenek dibentak-bentak,” katanya.
Apa yang dialami Muhyi, sebenarnya juga dialami banyak orang miskin lainnya. “Intimidasi” terhadap pasien miskin selalu terjadi ketika harus berurusan dengan kontribusi. Dalam pertemuan dengan Direksi RSCM sebelumnya, sejumlah orang miskin juga mengadu soal kesewenang-wenangan pelayanan di rumah sakit itu.
Sekretaris Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jakarta Pusat Amir Sjarifuddin yang mendampingi pasien miskin dalam pertemuan itu mengatakan, kebijakan kontribusi telah membuat orang miskin menghadapi utang-utang yang menggunung pascakeluar dari rumah sakit.
  
Tak Akan Tinggal Diam
Menanggapi berbagai aduan itu, Dirut RSCM Akmal Taher menjanjikan tidak akan tinggal diam jika ada pegawai di lingkungan RSCM yang mempersulit pelayanan pasien miskin. Oleh karena itu, ia juga meminta masyarakat berani mengadukan buruknya pelayanan di RSCM. Syaratnya, mereka harus mencatat nama petugas, nomor induk kepegawaian (NIK), dan kronologisnya.
“Hanya saja, jika ada info dari masyarakat hendaknya harus jelas siapa nama pegawai yang mempersulit. Kalau pun ada rapat internal tentang keluhan pasien miskin, kalau tidak ada datanya tentu kami agak riskan untuk menuding pegawai kami,” katanya.
Namun, dalam pertemuan tersebut petugas Unit Pelayanan Jaminan (UPJ) RSCM Muktiono membantah dirinya kerap meminta uang kontribusi kepada pasien miskin. Pihaknya bahkan berani menjamin, dari 500 pasien miskin yang setiap hari datang untuk pelayanan Gakin, sekitar 95 persen mendapat pelayanan Gakin dengan baik. Kalau pun ada keluhan atau pengaduan, Muktiono yakin jumlahnya tidak sampai 5 persen.
Namun,Yudhita dari Dinas Kesehatan DKI mengusulkan RSCM memasang CCTV di ruangan UPJ. Ini untuk melihat secara langsung praktik-praktik pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin secara nyata. “Tolong RSCM memasang CCTV supaya kita bisa memantau mereka,” katanya.  Usulan itu pun disambut Akmal. “Kita akan pertimbangkan dan lakukan, karena pengadaan CCTV belum dianggarkan,” katanya. Tutut Herlina (sumber: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/orang-miskin-dipersulit-rscm-pasang-cctv/) (foto: dok. rscm.co.id)

Ketika Negara Berdagang dengan Rakyatnya

Seluruh rakyat berhak mendapat jaminan sosial, tidak boleh dibedakan antara yang miskin dan yang kaya.(foto:dok/wn.com)

Cahaya matahari mulai terasa panas. Atap tenda berwarna oranye membuat muka, kepala, dan badan terasa bercucuran keringat.

Pada 10 April 2011, ratusan orang sedang bertandang ke sebuah taman di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus). Terletak di sebuah gang sempit di RW 07, taman itu punya acara “mendengarkan” keluhan rakyat miskin di Jakarta.
Saat itu, sejumlah pejabat hadir tak hanya mendengarkan tetapi juga memberi solusi. Mereka antara lain Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta AM Fatwa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Siti Fadilah Supari, anggota DPRD DKI dari Komisi E Iman Satriya, Wali Kota Jakpus Saefullah, dan Yudhita Indah Primaningtyas dari Dinas Kesehatan DKI.
“Pelaksana jaminan sesuai perintah undang-undang (UU) adalah negara. Tidak boleh diserahkan pada pihak ketiga. Karena ini tanggung jawab negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” kata Hajriyanto mengawali ceramahnya. Spontan, pernyataan itu disambut tepuk tangan dari semua yang hadir.
Mereka umumnya keluarga tidak mampu. Acara itu sendiri digelar oleh warga setempat dibantu Romo Ismartono dari Sahabat Insan dan Sriwijaya Air. Selain dialog publik, rakyat mendapatkan pengobatan gratis dari yayasan Kristen Bina Mandiri.
Jaminan sosial memang menjadi persoalan berkepanjangan yang tak kunjung tuntas hingga kini. Keberadaan jaminan sosial ini padahal menjadi amanat UUD 1945 dan menjadi tanggung jawab negara guna melindungi rakyatnya. Seperti diketahui, biaya pengobatan sangat tinggi dan bahkan untuk kalangan tertentu tidak terjangkau. Apalagi, banyak pegawai rumah sakit maupun puskesmas di Indonesia menjadikan kesehatan bukan sebagai pelayanan, melainkan bisnis.
Pemerintah maupun DPR sendiri telah mengesahkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Namun, UU yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri di akhir masa jabatannya itu belum bisa dilaksanakan karena belum adanya Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). RUU tentang badan tersebut tengah digodok di parlemen. Pemerintah dan DPR beberapa kali deadlock terkait dengan salah satu materi.
Meski demikian, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menelurkan kebijakan tentang jaminan kesehatan secara cuma-cuma bagi pasien miskin dan hampir miskin. Kebijakan ini telah dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Cukup Anggaran
Tak hanya menjadi kontroversi bagi kalangan dewan dan eksekutif, UU SJSN ini juga menjadi perdebatan tak terelakkan di akar rumput. Sejumlah serikat buruh menginginkan rakyat membayar iuran kepada negara. Namun, sejumlah serikat buruh lainnya dan rakyat miskin utamanya menolak hal tersebut.
Mereka beragumentasi, rakyat selama ini sudah membayar pajak, sehingga negara tak berhak lagi menarik iuran. Apalagi, iuran tersebut dikelola perusahaan asuransi yang sudah terbukti membawa malapetaka di Amerika Serikat (AS).
Siti Fadilah Supari mengatakan, penarikan iuran terhadap rakyat untuk pelaksanaan SJSN tidak tepat. Alasan negara tidak memiliki uang juga tidak bisa dibenarkan. Ini karena pemerintah sebenarnya memiliki dana yang cukup dari APBN untuk membiayai SJSN.
Iuran SJSN dapat diambil dari dana bantuan sosial yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara yang jumlahnya Rp 61,2 triliun. Dana itu biasanya digunakan untuk berbagai sumbangan kepada masyarakat seperti sumbangan pembangunan masjid atau kegiatan sosial lainnya, sedangkan pelaksanaan SJSN hanya dibutuhkan Rp 40 triliun.
Anggaran sebesar itu sudah dapat mencakup biaya kesehatan seluruh rakyat. "Adalah tugas pemerintah untuk melindungi rakyat, jangan rakyat disuruh melindungi diri sendiri," katanya.
Berdasarkan anggaran 2010, total dana bantuan sosial di seluruh lembaga negara mencapai Rp 61,2 trilun dan pada 2011 mencapai Rp 59,1 triliun. Dana bantuan sosial itu antara lain terdapat di Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 8,6 triliun, Kementerian Pendidikan Rp 31,2 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 3,7 triliun, Kementerian Agama Rp 6,8 triliun, Kementerian Sosial Rp 2,1 triliun, dan Departemen Pekerjaan Umum Rp 2,5 triliun.
Oleh karena itu, ia menegaskan seluruh rakyat berhak mendapat jaminan sosial, tidak boleh dibedakan antara yang miskin dan yang kaya, dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan tersebut. Tak seharusnya masyarakat memberikan uang iuran lagi. “Angka pengangguran masih tinggi, kalau buat makan saja susah, bagaimana mau membayar uang iuran," katanya.
Sementara itu, seorang peserta menceletuk, “Emang negara mau bikin rakyatnya mati?” “Angka pengangguran masih tinggi, kalau buat makan saja susah, bagaimana mau membayar uang iuran." Tutut Herlina (SUMBER: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/ketika-negara-berdagang-dengan-rakyatnya/)  

Revolusi Kebudayaan dalam Pemikiran Kartini

Siti Fadilah Supari
 
Dibacakan dalam Orasi Kebudayaan  Lingkar Budaya Indonesia  Taman Ismail Marzuki, 28 April 2010. 

Kita semua mengenal siapa Kartini, seorang tokoh perempuan yang memperjuangkan “Emansipasi”. Pada mulanya, hampir semua mengartikan “emansipasi” sebagai kesetaraan antara  perempuan dan laki laki, dimana perempuan selalu di terbelakang kan. Sedangkan arti “Emancipation” adalah Kemerdekaan, kesetaraan. Setelah di telaah dengan cermat isi surat surat yang pernah ditulis oleh beliau selama empat setengah tahun, “Emansipasi” yang diperjuangkan adalah bukan hanya sekedar emansipasi wanita, tetapi lebih luas dari itu, yaitu  kesetaraan antar bangsa. Kartini kecil melihat kesenjangan antara bangsa Belanda dan bangsa nya Kartini yang saat itu disebutnya sebagai bangsa Jawa . Kartini kecil, sudah berani melawan arus penjajahan dengan cara nya yang unik, yaitu dengan pemikiran, analisa dan keberanian untuk mengungkapkan. Kartini belajar bahasa Belanda dari sekolahnya di sekolah dasar, dan kemudian ia dipingit, hanya bisa belajar di rumah dengan ditemani oleh kakak dan ayahnya . Sang Ayah yang sangat mencintai Kartini dan merasakan gejolak yang ada didalam hati buah hati nya membimbing Kartini dalam membaca,berdiskusi tentang  apa saja yang bisa dibaca dikoran maupun majalah yang dimilikinya. Ayah Kartini, berlangganan hampir semua majalah politik,majalah sosial budaya, koran2 terkemuka dan buku buku sastra berbahasa Belanda .

Kartini ingin menguasai bahasa Belanda seperti bahasa nya sendiri, bukan untuk menjadi Belanda, tetapi agar mampu mengungkapkan apa yang bergejolak dalam hatinya dengan tepat, agar bangsa Belanda benar2 mengerti apa yang tidak seharusnya di lakukan di Hindia Belanda ini. Maka Kartini berjuang dengan cara berpikir dan adat mereka, menggunakan bahasa mereka,meskipun saat itu tidak  mungkin ada kesetaraan antara Belanda yang menjajah dan Hindia Belanda yang dijajahnya

Kartini dilahirkan pada 21 April 1879 dari ibu nya yang bernama Ngasirah dan bapaknya seorang  Bupati Rembang.  Kartini kecil tumbuh menjadi anak perempuan bangsawan yang sangat cerdas, peka terhadap keadaan bangsanya, dan punya keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan sekelilingnya. Sang ayah yang sangat di puja, memberikan perhatian besar kepada  Kartini kecil yang dicintainya. Bukan saja kasih sayang yang dicurahkan oleh sang ayah, tetapi pendidikan kemandirian , pengetahuan umum, politik dan budaya Jawa, serta adat istiadat Jawa yang Kental, dan di ajari bagaimana mencintai rakyatnya. Kartini dan adik2nya,Rukmini dan Kardinah sering di ajak ayahnya berkeliling desa, mengunjungi  dan memberikan bantuan kepada rakyat jelata yang tertimpa bencana . Dari bencana kekeringan, bencana banjir sampai ke bencana penyakit yang menimpa rakyat jelata.  Sejak usia muda, Kartini mempunyai sifat ingin tahu tentang kemajuan bangsa lain (dibaca dari koran2) dan kemudian membandingkan dengan apa yang terjadi di negerinya. Dia sangat egaliter, dia tidak suka di sebut sebagai puteri,  “raden ajeng”, dia  tidak menghendaki  kekakuan adat istiadat dari adik kepada dia  meskipun dia tetap sangat menghormati kakaknya sesuai adat istiadat yang kaku. Dia menganggap bahwa adat istiadat menghormati yang lebih tua adalah hak bagi yang lebih tua, sedangkan untuk adik adik nya dia tidak mau menggunakan hak tersebut. Ini adalah suatu sikap kesetaraan dan menghargai hak orang lain. Kartini kecil yang halus budi pekertinya,cinta kepada bangsanya,selalu menunjukkan kemarahan dan kesedihan melihat belenggu adat  mengurung kebebasan kaum perempuan. Dan dalam suratnya dia menuliskan bahwa dia ingin memerdekakan bangsanya sekaligus mengangkat martabat kaum perempuan Jawa.

Ketika menginjak dewasa Kartini menuangkan  pemikiran2nya  dalam surat yang dia tulis ke teman di negeri Belanda, dengan bahasa Belanda yang sangat bagus. Dari tulisan2 di surat nya tersirat jelas  bahwa Kartini memperjuangkan  “tata nilai” bagi peradaban manusia, yaitu Kebebasan (freedom) atau kemerdekaan adalah hak bagi setiap manusia. Kesadaran ini ditulis bersama adik2nya di koran2 dengan cara yang tersamar sehingga mampu menggerakkan para pemuda yang belajar di Stovia untuk melakukan per gerakan. Mereka secara informal membentuk Jong Java sebagai sebuah perkumpulan. Gayung pun bersambut. Kesadaran kaum muda ini kemudian  matang dengan munculnya Perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1908. Saat itu belum dikenal nama Indonesia, bahkan Hindia Belanda pun baru terdiri dari Jawa dan Madura. Namun, inilah cikal bakal terbentuknya Negara Indonesia yang merdeka yang diproklamirkan BungKarno di tahun 1945.  Maka ia pantas untuk diakui sebagai seorang pahlawan kebangkitan nasional.

Dari uraian tadi jelas, mengapa Kartini yang menjadi “Icon” sejarah perjuangan perempuan nasional di Indonesia, meskipun ada pejuang2 perempuan yang lain , misalnya  Dewi Sartika mendirikan sekolah perempuan, ada pula perempuan perkasa memimpin pasukan untuk berperang melawan Belanda mempertahankan  wilayahnya , seperti Cut Nya Din.

 Kegelisahan Kartini dalam kungkungan tembok penindasan kolonialisme, imperialisme dan feodalime membakar semangat dan membuka mata hatinya. Ia menemukan “tata nilai” yang harus dimiliki pejuang kemerdekaan adalah: Ketuhanan,Kebijakan,Keindahan,Kemanusiaan dan Nasionalisme. Kartini merasakan ketidak adilan, menyaksikan penindasan dan menelan penghancuran peradaban. Perjuangannya terus membara, disuarakan  ke dunia melalui pena emasnya menembus tembok yang mengurungnya, melesat tajam merubah paradigma yang ada. Paradigma yang terbentuk karena adanya si penjajah dan yang di jajah dengan segala komplikasinya. Semangat juang itu tidak pernah padam sampai akhir hayatnya . Dalam salah satu tulisannya dia menjawab ketika ibunya mempertanyakan tentang cita cita  Kartini, apakah tidak terlalu tinggi untuk dicapai ? ,

Kartini menjawab :

“Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, penuh duri, onak, lubang , jalan itu berbatu batu berjendal jendul  licin belum dirintis. Dan walaupun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu , walaupun saya akan patah ditengah jalan , saya akan mati dengan bahagia. Sebab jalan tersebut sudah terbuka, dan saya turut membantu meretas jalan yang menuju ke kebebasan dan kemerdekaan bangsa dan mengangkat martabat perempuan bumi putera.

(7 Oktober 1900)  

Keinginan terhadap kebebasan dan kemandirian yang dia rasakan semenjak dia masih kanak2 ketika dia belum menghayati benar apa artinya emansipasi wanita, ternyata menjadi gelombang yang tidak tersurutkan . Dia pemberani yang consistent dan teguh memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan dirinya sendiri.Hal ini di tulis di dalam surat yang dikirimkan kepada  nyonya Ovink. Dia bercerita tentang dialog dg ibundanya yang tidak percaya kalau Kartini benar2 ingin memperjuangkan kebebasan bagi bangsa dan perempuan Hindia Belanda:  

“Benarkah kau akan menggoncangkan dan menghancurkan  gedung raksasa itu nak ?“Ibunya bertanya kepada Kartini dan adik2nya,  Kartini menjawab sbb :

“Ya ibu, kami akan mengguncangnya  dengan segala kekuatan walaupun  yang akan runtuh hanya  satu butir batu saja  maka kami akan merasa hidup kami tidak akan sia sia” (awal 1900,nj mce ovink soer)

Keberanian Kartini dalam berjuang sangat menonjol, di dalam suratnya yang lain kepada  sahabatnya yang benama Stella, Kartini mengatakan  :

“Stella, yang tidak berani tidak akan menang, adalah semboyan saya.  Maju terus, menerjang  tanpa gentar dan harus berani menangani semuanya, Orang2 yang berani menguasai tiga perempat dunia”.

Ketajaman pena Kartini terus menerus  melesat bak anak panah  menembus tembok penindasan yang mengurungnya menyuarakan Revolusi “Tata Nilai” untuk menciptakan peradaban manusia yang beradab di tanah tumpah darahnya. Semangat yang lahir dari hati yang bersih, berani,rasa tanggung jawab terhadap kedaulatan bangsanya laksana ombak yang menghantam gunung karang raksasa. Kartini yakin bahwa perjuangan pasti ada yang meneruskannya.Sekeras2nya batu karang akan jebol juga dihantam ombak yang terus menerus. Tujuan Kartini hanya satu dalam pemikirannya yaitu meng ubah ketidak adilan penjajahan menjadi  kemerdekaan yang adil bagi bangsa nya, dan kaum perempuannya.Namun betapa sedih nya Kartini , orang2 bumiputera  tidak membutuhkan perubahan apapun, seolah sudah sangat menikmati apa yang dia jalani selama penjajahan ini berlangsung. Antara keputus asaan dan kepasrahan orang Jawa, yang menganggap nasibnya sebagai takdir dari Tuhan yang Maha Esa.

Menurut Kartini,bangsa Jawa yang seperti itu, sedang mengalami A. Memmi sebagai amnesia sosial, lupa jatidiri, dan tidur berkepanjangan. (Arbaningsih, 2005: 33). Hal ini disebabkan karena penindasan yang berlangsung lama oleh pemerintah kolonial. Bagaimana caramya, membangkitkan bangsa yang tertidur seperti itu ? Bangsa yang merasa wajar di dalam penderitaan penjajahan, bangsa yang pasrah dengan takdirnya menjadi bangsa yang dijajah? Atau mereka tidak punya harapan, sehingga tidak ber keinginan untuk meng ubah nasibnya. Kartini tidak mempunyai apa2 , kecuali pikiran yang selama ini telah diasahnya dengan baik. Kemudian terpikirlah di benak Kartini bahwa untuk merdeka mereka harus mengetahui perlunya kemerdekaan. Untuk mengetahui perlunya kemerdekaan rakyat itu perlu dicerdaskan. Maka untuk merdeka di perlukan pendidikan  yang komplet yaitu pendidikan untuk mencerdaskan pemikiran dan pendidikan untuk mencerdaskan budi pekerti. Pendidikan yang hanya dipenuhi dengan pendidikan pemikiran saja, tanpa diikuti dengan pendidikan mencerdaskan budi pekerti akan berbahaya. Hasil pendidikan seperti itu akan menciptakan pemimpin seperti monster.  Yaitu pemimpin yang akan menindas rakyatnya sendiri, pemimpin yang tidak melindungi negaranya dan hasil buminya,Pemimpin yang tega menjarah kekayaan negeri dan merampas hak2 rakyat untuk kepentingannya pribadi. Alangkah mengerikan …………………...  

Pendidikan yang komplit tidak hanya diperoleh dari sekolahan saja, tetapi juga  di peroleh dari lingkungan, terutama keluarga, bahkan sejak hari pertama manusia lahir, dan terlelap dalam dekapan ibu yang melahirkannya. Maka betapa mulianya peran seorang ibu. Karena dari perut seorang ibu akan melahirkan peradaban manusia .

Pendidikan karakter bangsa juga diperoleh dari kelakuan  para pemimpin. Pemimpin yang baik merupakan guru yang baik bagi rakyatnya, layaknya guru yang mengajar muridnya di kelas. Bila guru kencing berdiri  maka muridnya kencing berlari.

Ooh andaikan Kartini bangkit kembali, mungkin dia akan menangisi apa yang saat ini terjadi.

                Enampuluh empat tahun lebih kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ,sejak th45  , namun betulkah kita sudah merdeka atau sia sia kah cita cita  Kartini ?  Kemerdekaan adalah jembatan emas  kedaulatan rakyat , Kemerdekaan adalah janur kuningnya  kesejahteraan rakyat.

Pada jaman nya Kartini Jawa yang dahulu pernah berdaulat, kemudian mengalami  amnesia sosial, lupa jatidiri, dan tidur berkepanjangan karena penjajahan kolonialime Belanda (Arbaningsih, 2005: 33). Apakah sekarang Indonesia merdeka juga pernah berdaulat, juga sedang  mengalami  amnesia sosial? , lupa jati diri ? dan tidur nyenyak, tidak bisa bangun lagi ?

Oh, Kartini, saya ingat  kata2 Bung Karno  yang mengatakan bahwa :

“Hai Bangsa Indonesia, pada suatu saat nanti , kalian akan mengalami penjajahan  berwajah baru  yang disebut  neokolonialisme, neo imperialism, dan neoliberalisme. Kalian akan sangat sulit menandai mana musuh musuh mu karena mereka mempunyai kulit dan rambut yang sama dengan kalian “

Jaman Kartini telah berputar kembali , Indonesia yang pernah berdaulat sekarang kembali terjajah oleh neoliberalisme. Paham yang kejam, karena yang kuat memakan yang lemah, pemerintah tidak berdaya melindungi rakyatnya sendiri yang membutuhkan perlindungan, darah yang menetes di jaman revolusi 45 tiada lagi berarti. Pemimpin negeri menjadi abdi kepentingan2 asing yang menjarah kekayaan pertiwi.

Kartini, harus bagaimana kami ?

Kalau engkau  bertanya berapa banyak perempuan yang bisa mendapatkan pendidikan setara dengan laki laki? , saya akan menjawab  cepat : jawabnya mudah, tidak diragukan lagi , perempuan telah berdaya dalam pendidikan dibandingkan dg laki laki di negeri ini.

Tetapi lihatlah di punggung  ibu pertiwi, masih banyak diantara saudara kami yang belum merdeka, mereka tertindas oleh bangsanya sendiri, mereka tidak berdaya melindungi dirinya sendiri dari bencana kemanusiaan. Lihatlah Kartini, sebagian dari mereka berbaris rapi membanting tulang  di negeri tetangga mencari nafkah untuk anak dan suaminya. Ohh….  Kartini jangan salahkan mereka, karena  di negeri sendiri tidak ada tempat bagi mereka untuk mencari sesuap nasi.

Andaikan Ibu Kartini hadir disini, akan saya ceritakan bahwa saya termasuk perempuan yang beruntung karena perjuangan nya. Saya adalah perempuan pertama yang sempat  menjadi menteri kesehatan di Negeri yang tercinta ini . Sebelumnya, saya adalah dr ahli jantung, peneliti dan dosen FKUI , yang tiba2mendpt kabar diangkat menjadi menteri kesehatan RI. Hal yang tidak pernah saya bayangkan, apalagi saya cita cita kan. Namun apa yang saya dapatkan dari masyarakat ? Mereka tidak percaya karena saya “perempuan” (bukankah pekjaan menkes itu berat, apa mungkin di jabat oleh perempuan?, kedua karena saya seorang klinikus ,dan ketiga saya berasal dari suatu universitas Gajah mada.Dalam badai ketidak percayaan dari masyarakat, saya harus menunjukkan bahwa perempuan bukan suatu halangan untuk melakukan pekerjaan yang selama ini d tangani oleh kaum laki laki. Cemoohan dan suara miring yang tidak mengenakkan harus saya telan, dan hal ini bukan merupakan beban yang bermakna bagi saya. Segera terlihat didepan mata saya betapa rakyat kecil dalam keadaan sakit, begitu banyak yang tidak berdaya, saya harus memberdayakan nya, bukankah saya  diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukannya. Selain harus bertahan dari badai cobaan, saya harus segera memikirkan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kalau Kartini  mengatakan bahwa untuk Merdeka butuh pendidikan ,saya mengatakan untuk merdeka butuh kesehatan dan pendidikan. Karena  hanya dengan kesehatan yang baik pendidikan bisa dilakukan dengan optimal, dan tidak bisa dibayangkan bagaimana bangsa yang sakit ingin merdeka, kalau dia sendiri terbelenggu oleh sakitnya.

Tiga bulan sebelum menjadi menkes ,  Ketika itu saya sedang  sibuk di kantor pusat penelitian RSJHK,  sedang merampungkan riset multisenter tentang obat tradisional jawa (seledri dan kumis kucing) dalam mengobati tekanan darah tinggi. Tiba2 pintu saya diketuk sekaligus dibuka oleh seorang ibu yang tidak saya kenal, langsung masuk dalam ruangan saya. Wajahnya pucat layu tanpa make up, berkeringat pekat memancarkan kecemasan yang luar biasa, ditangannya membawa gulungan robekan tabloid yang sudah sangat lusuh . Dengan terbata bata, dia berkata meskipun belum sempat saya bertanya kepadanya: “ Ibu Siti Fadilah, saya membaca di Koran ini  yang saya temukan di dekat sampah, lihat lah bu disini ada tulisan: ”Siti Fadilah, dokter Jantung yang memikirkan rakyat kecil”. Saya  rakyat kecil bu dokter, yang sangat membutuhkan pertolongan ibu, maka saya mencari ibu sampai disini”. Terkesiap darah saya mendengar ucapannya, seperti halilintar disiang hari yang panas menyadarkan saya bahwa rakyat kecil tidak hanya membutuhkan pemikiran tetapi tindakan nyata.Siapakah yang harus melindungi mereka yang tidak berdaya ini?. Beberapa detik saya terpana memandanginya setengah tidak percaya, saya paksakan mulut saya untuk berbicara kepadanya : “Ada kesulitan apa ibu, sehingga membutuhkan pertolongan saya ?” Ibu itu menjawab dengan penuh linangan air mata : “ Ibu siti Fadilah dua hari yang lalu  saya melahirkan di puskesmas di sana di daerah kebayoran lama, bayi saya perempuan bu. Saya tidak bisa membayar ongkos persalinan, sehingga sampai saat ini bayi itu tidak boleh saya bawa pulang, bu…… dua hari lagi akan diambil orang,bila belum terbayar juga ”. Saya langsung bertanya: berapa ongkos persalinan yang harus ibu  bayar ? Dia menjawab : “Limaratus ribu rupiyah bu”

 Antara kaget dan tidak percaya, benarkah ini atau hanya menipu  ?  Bukankah Jakarta penuh dengan penipu dengan beribu macam cara. Tetapi dorongan nurani keibuan yang tidak mau kehilangan bayinya, mengetuk hati saya yang paling dalam. Akhirnya satu staf saya mendampingi ibu membawa uang untuk mengambil bayinya.. Berbinar wajah si ibu yang tadinya layu itu, mereka menuju ke puskesmas. Setelah beberapa saat ibu itu datang kembali, membawa bayi perempuan yang masih merah, ibu itu kembali untuk mengucapkan terimakasih ,dan minta ijin agar anaknya boleh menggunakan nama saya. Ibu itu bernama bu Ijah, suaminya  buruh tidak tetap, dia sendiri buruh cuci pakaian.Tiga minggu kemudian , di RS Islam Cempaka putih, ketika itu saya sedang bersiap2 akan membuka praktek sore, tiba tiba datanglah ibu muda  berjilbab yang tidak saya kenal, datang tergopoh gopoh, tanpa saya tahu asalnya dari mana . Dengan sangat yakin dia mengatakan ingin meminjam uang kepada saya tiga ratus lima puluh ribu saja untuk mengambil bayi yang kemarin dilahirkan dipuskesmas  di daerah  Kemayoran, semakin lama tidak diambil akan semakin mahal katanya. Sejenak saya tersentak ingat dengan si ibu  Ijah, ahh apa benar?. Saya memberinya uang dan saya katakan , ambil segera putera mu, ibu itu kembali menunjukkan bayi lelaki yang dilahirkannya ,dia datang dengan suaminya seorang kuli bangunan  yang sedang bekerja di gedung Yarsi yang sedang dibangun di seberang RS ini. Sambil tersenyum bahagia ibu Nasipah mengatakan Insya Allah akan  mengembalikan uang yang dipinjam itu bila suaminya mendapat uang (sangat optimis ?).

Kartini , sekali lagi , apakah benar saudara saudara kita ini sudah merdeka?  Mereka terbelenggu ke tidak berdayaan, kebodohan dan kemiskinan. Siapa yang akan mempertahankan peradaban yang engkau cita cita kan? Gambaran ini  baru sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi , masih banyak sekali ibu ibu harus kehilangan anaknya karena  kemiskinannya. Tadi malam seorang ibu yang melahirkan dengan operasi Caesar di RS Tangerang ( Rumah Sakit milik  pemerintah) , bayinya disandera RS ,karena tidak bisa membayar tiga juta rupiah. Sang suami tidak mampu membayar karena dia hanya seorang kuli bangunan. Masih bercerita tentang  seorang ibu, saya ingat, 5 th yang lalu,  ibu Enoh penderita jantung koroner yang harus segera di operasi, memilih  mengurbankan nyawanya karena uang yang dimilikinya lebih baik untuk membayar  SPP anaknya yang diterima di universitas Gajah Mada. 

Dengan background seperti ini maka lahirlah Askeskin dan kemudian menjadi Jamkesmas,dengan harapan melindungi masyarakat miskin dari bencana kemanusiaan dibidang kesehatan. Kebijakan ini bukan kebijakan yang emosional semata mata tetapi sebenarnya sesuai dengan jelas di UUD45. Mereka mempunyai hak untuk dilindungi dan dilayani pemerintah. Dengan berusaha untuk transparan dan akuntabel serta benar benar dirasakan rakyat ,  pada tahun 2008 program ini berlangsung dengan baik. Kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, kecuali diikuti dengan kebijakan 2 yang pro rakyat bersama sama, antara lain memastikan bahwa RS pemerintah tidak boleh diprivatisasi sehingga status RS pemerintah menjadi RS untuk melayani rakyat (BLU), harga obat yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak harus diatur oleh pemerintah.  Menurut saya pelayanan kesehatan tidak lah bijak bila diserahkan kepada pasar bebas.

Kita semua melihat dan merasakan ketidak adilan menggurita bangsa ini dalam kurun waktu yang lama. Makna kemerdekaan bangsa ini kabur, tata nilai yang di perjuangkan sirna.  Harapan agar bangsa ini mempunyai jati diri menjadi sia sia. Kedaulatan  dalam berpolitik sebagai Negara yang bebas dan aktif terpaksa dikalahkan oleh kepentingan2  tertentu dan saat tertentu. Kemandirian mengembangkan perekonomian  rakyat  jauh dari kenyataan. Negara kita yang  merupakan pasar potensial nomor empat di dunia membuat  kepentingan asing berlomba untuk menguasainya.

Kegotong royongan telah berubah menjadi individualistis .Keadilan dalam pendidikan sebagai salah satu upaya mencerdaskan bangsa diserahkan kepada pasar bebas dengan otonomi nya.  Ciri- neoliberalisasi dalam pendidikan  menjadi kebanggaan , yaitu meritokrasi ( Sejumlah kecil murid2 yang pandai medapat medali olimpiade keilmuan  internasional, tetapi puluhan juta anak bangsa menangis tidak mendapatkan haknya  meskipun minimal, dalam dunia pendidikan).

Sistem Neoliberalisasi dengan kejam menggilas tuntas peradaban bangsa yang mempunyai cita cita luhur ini .Kebijakan2 dibidang kesehatan yang saya buat untuk mengembalikan hak2 konstitusional rakyat kecil, diartikan sebagai kebijakan yang melawan arus sistem neoliberalisasi yang berlangsung di negeri ini. Namun saya tidak gentar ,bukan hanya didalam negeri saya berjuang melawan ketidak adilan terhadap kemanusiaan. Di dunia internasional pun perlawanan terhadap penindasan kami teruskan. Penindasan yang berlindung di  WHO  suatu organisasi global, yang seharusnya melindungi bangsa2 di dunia dari bencana kesehatan.  Namun ternyata WHO  memberlakukan mekanisme yang  tidak adil  bahkan  sangat kolonialistik  terhadap  Negara    ketiga selama 60 tahun. Akibatnya  gap antara Negara lemah dan Negara maju semakin besar, Negara miskin terancam wabah, dan Negara kaya yang menuai keuntungan karena perdagangan obat2annya. Saya tidak bisa diam, dan perjuangan itu di mulai dan berachir dengan kemenangan mengganti mekanisme lama yang kolonialistik  menjadi mekanisme  yang  yang adil transparant dan setara sesuai dengan Panca sila pada akhir 2007. Kemenangan yang gemilang dibungkam, tidak  di beritakan di media didalam negeri.   Cerita kemenangan itu saya tulis menjadi buku. Setelah  buku dI launching, media pun tetap tidak memberitakannya. Tiga minggu kemudian , seorang Journalist dari Sidney herald Tribune mem blow Up bahwa isi buku itu, sebagai perlawanan terhadap  hegemony Negara Adidaya, sehingga  menghebohkan dunia. Akhirnya dunia mendengar seruan saya dan perubahan pun terlaksana meski belum sempurna.

Saya merasa bahagia karena jalan sudah  saya buka, pasti ada yang meneruskan nya.  Kewajiban saya hanyalah berjuang untuk keadilan dan kemanusiaan, soal berhasil atau tidak ,adalah urusan Tuhan.

Sekarang saya bisa merasakan kegelisahan Kartini, yang ingin memperbaiki nasib bangsanya.  

Dia menggunakan pena emasnya, melakukan revolusi kebudayaan, meng ubah mind set bumiputera yang tadinya pasrah menyerah dalam keadaan terjajah menjadi mind set yang memberontak untuk mendapatkan kemerdekaannya. Saya ingin spirit Kartini itu hadir kembali saat ini. Wahai bangsa Indonesia, bangun  dari tidurmu yang berkepanjangan, mari bersama sama kita melakukan Revolusi  budaya, agar bangsa ini benar benar merdeka .

Ingat para perempuan!  “Kartini” bukan hanya perempuan sukses yang menempati jabatan penting , Kartini bukan hanya perempuan pengusaha sukses yang kaya raya, Kartini bukan hanya perempuan ilmuwan dengan title segudang. Tetapi  Kartini adalah perempuan yang mempunyai kemampuan dan  kemauan   merubah nasib bangsanya dari ke terjajahan menjadi merdeka.

Marilah kita menjadi Kartini masa kini . Mari kita  kembalikan kemerdekaan bangsa ini pada rel yang sesuai dengan cita cita founder father kita ketika merdeka.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lah salah bila saya ingatkan kembali cita cita kita bersama untuk bernegara, yang  ter inspirasi dari  pemikiran Kartini masa lalu, adalah : melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan

Demikianlah sambutan saya pada acara ini ,mudah2an berguna untuk bangsa kita tercinta yang sedang sakit . Meskipun demikian kita harus tetap survive dan rebut kembali kedaulatan rakyat, sehingga kita berdaulat dalam berpolitik, berdaulat  dalam memutar roda ekonomi rakyat , berdaulat dalam ber sosial dan ber budaya Indonesia. Yang mmenjadi harapan  adalah  bukan kedaulatan pasar,  bukan kedaulatan markus,  bukan kedaulatan mafia-hukum ,bukan kedaulatan renten. 

KESEHATAN, DEMOKRASI & HAK-HAK EKOSOSBUD: BELAJAR DARI RINTISAN DOKTER ”CHE” Oleh George Junus Aditjondro

If we’re going to have a successful democratic society,

we have to have a well educated and healthy citizenry

Thomas Jefferson

A few months ago, here in Havana,

it happened that a group of newly graduated doctors

did not want to go into the country’s rural areas

 and demanded remuneration before they would agree to go ...

But what would have happened if instead of these boys,

whose families generally were able to pay for their years of study,

others of less fortunate means had just finished their schooling

and were beginning the exercise of their profession?

What would have occurred if two or three hundred campesinos

had emerged, let us say by magic, from the university halls?

What would have happened, simply, is that the campesionos would have run, immediately and with unreserved enthusiasm, to help their brothers ...

What would have happend is what will happen in six of seven years, when the new students, childre of workers and campesinos, receive professional degrees of all kinds

If we medical workers – and permit me to use once again a title which I had forgotten some time ago – are successful, if we use this new weapon of solidarity ....

Che Guevara, On Revolutionary Medicine,

Havana, 19 Agustus 1960 (dalam Brouwer 2009)

PENGANTAR:

Apa hubungan antara kesehatan dengan demokrasi dan penegakan hak-hak ekososbud (ekonomi, sosial, dan budaya)?  Sedikitnya, ada empat  prinsip yang dapat ditarik dari relasi di antara ketiga hal itu.

Pertama, menurut Thomas Jefferson, penulis Deklarasi Kemerdekaan AS, ”masyarakat yang demokratis memerlukan masyarakat yang sehat dan terdidik” (www.righttohealthcare.org/Democracy.htm, diakses 3 Mei 2009). Dengan demikian, urusan kesehatan bukan hanya urusan praktisi kesehatan (dokter, paramedis, laboran, apoteker), tapi urusan semua penentu alokasi anggaran maupun tunjangan kesehatan.

Kedua, makin tinggi perhatian Negara serta segenap penyedia lapangan kerja bagi kesehatan para warga, pegawai, serdadu, polisi, dan buruh, hak-hak ekososbud para insan itu, khususnya Pasal 11, akan makin terpenuhi.

Ketiga, sejak diratifikasi melalui UU No. 11/2005, pemerintah dan rakyat  Indonesia wajib mengusahakan segala cara agar hak-hak ekososbud yang digariskan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekososbud 1966  dapat diwujudkan.

Keempat, makin demokratis sebuah Negara, makin besar kemungkinan Negara itu memperhatikan kesehatan warganya, sebagai perwujudan dari hak-hak ekososbud warganya.

DEMOKRASI a la AS, ATAU DEMOKRASI a la KUBA?

          Pertanyaannya sekarang: demokrasi macam mana yang paling menjamin tingginya peningkatan kesehatan masyarakat sebuah negara? Demokrasi liberal a la AS, yang sering dijadikan model bagi Indonesia? Ataukah demokrasi sentralistis  a la Kuba, negara miskin yang sudah 40 tahun dihantam embargo perdagangan AS, kemudian kehilangan bantuan Uni Soviet setelah negara itu bubar?

Berbagai indikator kesehatan di Kuba, sama atau lebih tinggi dari AS. Harapan hidup di Kuba rata-rata 77 tahun, hanya setahun lebih rendah dari harapan hidup orang AS. Tahun 2007, angka kematian bayi di Kuba 5,3  per seribu kelahiran, lebih rendah dari angka kematian bayi di AS yang 6,37 per seribu kelahiran. Ada 6,5 orang dokter per seribu orang penduduk di Kuba, dibandingkan dengan 2,4 orang dokter per seribu orang penduduk di AS. Digambarkan dengan cara lain, di Kuba tersedia seorang dokter bagi 155 orang penduduk, sedangkan di AS, tersedia seorang dokter bagi 417 orang penduduk (Hughes 2007; Brouwer 2009).

Hebatnya lagi, tingkat kesehatan masyarakat begitu tinggi di Kuba, dicapai dengan pelayanan kesehatan (health care) yang hanya 250 dollar AS per kapita, dibandingkan dengan 6000 dollar per kapita di AS, dan sekitar 3000 dollar per kapita di kebanyakan  negara kaya (Hughes 2007).

Ironisnya, ketika topan Katrina memporakporandakan sejumlah negara bagian AS, dokter-dokter Kuba spontan datang membantu korban-korban topan itu. Walaupun rezim George Bush masih mempertahankan embargo ekonomi terhadap Kuba, mereka diminta memperpanjang masa pengabdiannya di AS. Padahal, Kuba sendiri belum lama sebelumnya dihantam topan yang menghancurkan ½ juta rumah dan jaringan listrik, namun hanya tujuh orang dari 10 juta penduduk yang meninggal. Bukti kecanggihan Kuba dalam siaga bencana menghadapi topan di seputar Laut Karibia sudah juga dibuktikan brigade-brigade medis Kuba, waktu topan George dan Mitch menghantam Haiti, Honduras, dan Guatemala (Brouwer 2009; www.oxfamblogs.org/fp2/?p=102, diakses 3 Mei 2009).

Dari fakta-fakta di atas ternyata kita perlu sedikit hati-hati dengan label ”demokrasi”, apalagi kalau suatu rezim hanya disebut ”demokratis” apabila secara periodik menyelenggarakan pemilu multi-partai, seperti Indonesia pasca-Soeharto. Sebab ”pemerintahan oleh rakyat”, sebagaimana makna demokrasi menurut bahasa Yunani, yakni demos = rakyat, dan kratos = memerintah (Elliott 1969: 120), tidak otomatis berarti, seluruh rakyat ikut memerintah.

Demokrasi dengan sistem multi-partai yang bergantian memerintah, sering dikuasai partai-partai besar yang elitnya berasal dari lapisan atas, sehingga pemerintah pada hakekatnya hanya mewakili kepentingan kelas atas. Makanya demokrasi liberal sering juga disebut ”demokrasi borjuis”. Demokrasi ini, seperti kata Marx, ”berakhir di gerbang pabrik” (Giddens 1993: 499). Sebab buruh, sebagai warganegara, boleh memilih partai yang akan menguasai Negara, tapi begitu masuk kerja di pabrik, buruh harus tunduk kepada manajemen, yang mewakili kepentingan pemilik pabrik.

Sebagai anti-tesis dari demokrasi liberal atau demokrasi borjuis, kebanyakan rezim sosialis hanya mengizinkan kehadiran satu partai saja.

Kebebasan berpendapat dan berserikat tetap boleh diwujudkan, tapi di bawah payung partai tunggal itu, di mana kepentingan berbagai segmen masyarakat – seperti buruh, tani, nelayan, pedagang kecil  – tetap terwakili. Begitu pula kelompok-kelompok minoritas etno- rasial. Makanya, demokrasi dengan sistem partai tunggal disebut ”demokrasi sosialis” atau ”sentralisme demokratis” (Wilczynski 1981: 139-40).

Di Kuba, misalnya, berbagai ormas seperti Central de Trabajadores de Cuba (CTC, konfederasi buruh Kuba), Federacion de Mujeres Cubanas (FMC, federasi perempuan Kuba), serta Associacion Nacional de Agricultores Pequenos (ANAP, himpunan nasional petani kecil), berjuang untuk menghapus diskriminasi terhadap penduduk keturunan Afrika (Serviat 1993: 89).

Penghapusan diskriminasi rasial disusul dengan penghapusan diskriminasi gender. Federasi Perempuan Kuba, misalnya, berhasil mendesak parlemen Kuba mengeluarkan UU Keluarga (Family Code) pada Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret  1973, yang menghapus ”beban ganda” perempuan yang menikah atau hidup bersama seorang laki-laki. Kalau sebelumnya perempuan yang bekerja di pabrik atau kantor, sepulang ke rumah tetap harus bekerja melayani pasangannya, Family Code  1973 menentukan bahwa semua pekerjaan domestik harus dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan (Wald 1978: 29, 36, 254-7).

BERKAT  KEPELOPORAN DOKTER ”Che”:

Kendati demikian, tingkat kesehatan Kuba tidak akan setinggi itu, seandainya seorang dokter tidak ikut memimpin Revolusi 1959, untuk mengubah  Kuba dari negara kapitalis yang rasis, yang dibangun dari produsen tebu yang mengandalkan buruh keturunan budak dari Afrika, menjadi sebuah negara sosialis. Orang itu adalah Che Guevara.

Ernesto Rafael Guevara de la Serna, yang lebih populer dengan panggilan ”Che”, lebih dikenal sebagai gerilyawan yang gugur di tangan serdadu Bolivia atas perintah Presiden AS, Lyndon B. Johnson, 9 Oktober 1967 (Ruiz 2004: 182). Namun orang sering lupa bahwa ia seorang dokter. Lahir di Rosario, Argentina, 14 Juni 1928, dari ayah keturunan Irlandia dan ibu keturunan Spanyol, pada masa kanak-kanak, ia terserang asma bronkitis. Barangkali, pengalaman pribadi bergumul dengan asma sampai dewasa, mendorong ia masuk FK Universitas Buenos Aires, dengan spesialisasi penyakit kulit atau dermatologi (Guevara 2007: 109).  

Sebelum lulus, ia mengajak kawannya, Alberto Granados, ahli farmasi dan bio-kimia, berboncengan motor keliling Argentina, Chile, Peru, Kolombia, dan Venezuela. Di masa itulah ia berkenalan dengan penduduk asli Peru keturunan bangsa Inca, dan marah melihat mereka diperlakukan dengan kejam oleh investor asing. Ia juga marah melihat perlakuan terhadap para penderita di koloni lepra San Pablo (Peru) di tepi Sungai Amazon, sebelum kembali ke Buenos Aires untuk menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1953 (Ruiz 2004: 177-8; Guevara 2005: 13; Guevara 2007: 109).

Segera setelah lulus, ia pindah ke Guatemala, mendukung perjuangan petani bangsa Maya merebut ribuan hektar tanah mereka yang dikuasai United Fruit Company (UFCo), yang berbasis di Boston, AS. Perjuangan reforma agraria yang didukung Presiden terpilih, Jacobo Arbenz Guzman, membangkitkan amarah John Foster Dulles, pemegang saham dan pengacara perkebunan pisang itu yang juga Menlu AS. Bersama saudara kandungnya, Allen Dulles, Kepala CIA dan Presiden UFCo waktu itu, John Foster Dulles menyiapkan dan membiayai pasukan bayaran yang menggulingkan Arbenz di bulan Juni 1954. Arbenz digantikan oleh  junta militer yang diketuai Carlos Castillo Armas, yang dilantik sebagai ”presiden” Guatemala tanggal 8 Juli 1954. Junta militer pro-AS itu bertahan hingga tahun 1990an, dengan korban  200 ribuan jiwa (Gonzalez 1974: 115; Wald 1978: 265; Swift & DEC 1977: 64-7; Ruiz 2004: 178-9; Guevara 2005: 9; Sierra n.d.; The Social Medicine Journal, Nov. 2004).

Che, yang di tahun 1953 bergabung dalam pemerintahan Arbenz, berhasil lolos ke Mexico, berkat bantuan Kedubes Argentina. Sebelumnya, ia mempersunting Hilda Gadea Acosta, seorang gadis Peru yang bekerja Albenz, dan pada tanggal 15 Februari 1956 memperoleh seorang anak perempuan, Hilda Beatriz (”Hildita”) (Guevara 2005: 9; Sierra n.d.; Rodriguez 2008: 28-32).

Sambil bekerja di klinik alergi RS Nasional Mexico, Che berkenalan dengan Raul dan Fidel Castro, yang sedang menyiapkan invasi kembali ke Kuba, untuk membebaskan negeri mereka dari kediktatoran Batista. Meskipun mengidap asma kronis, Che diterima sebagai dokter pasukan. Selama bergerilya di Sierra (Pegunungan) Maestra, Che melatih para gerilyawan soal-soal persenjataan, jahit-menjahit, serta pembuatan sepatu, roti, dendeng, rokok, dan cerutu. Tahun 1958, ia memimpin operasi perebutan Santa Klara, Kuba Tengah, yang menentukan kemenangan terhadap pasukan Jenderal Fulgencio Batista. Melihat  kemampuannya yang serba bisa, Castro mula-mula mengangkat Che menjadi Gubernur Bank Nasional, kemudian Menteri Perindustrian (Ruiz 2004: 180; Peterlinz 2004: 163-4; Guevara 2005: 9; Sierra n.d.; Rodriguez 2008: 52).

Setelah bercerai dengan Hilda, tanggal 22 Mei 1959, Che berkenalan dengan seorang gadis Kuba, Aleida March de la Torre, kawan seperjuangannya di Sierra Maestra, dan menikahi Aleida tanggal 2 Juni 1959. Pasangan itu memperoleh empat orang anak yang lahir di Havana: Aleida Guevera-March (”Aliucha”) (lahir, 24 November 1960), Camilo Cienfuegos Guevara-March-(lahir, 20 Mei 1962, Celia  March-Guevara (lahir, 14 Juni 1963), dan Ernesto Guevera-March (”Ernestito”, lahir, 24 Februari 1965) (Guevara 2005: 9; Chrisafis 2002; Rodriguez 2008:49, 66, 59, 80, 92; Wikipedia, diakses tgl. 27 Mei 2009).

Setelah enam tahun bekerjasama dengan Castro, perbedaan garis politik ekonomi kedua mantan gerilyawan itu semakin melebar. Castro terlalu tunduk pada para penasehat ekonomi Soviet, yang mendorong Kuba melakukan industrialisasi besar-besaran, khususnya produksi gula untuk dibarter dengan minyak bumi Uni Soviet. Che, sebaliknya, ingin membalikkan kiblat industrialisasi Kuba ke industri kecil dan menengah, untuk meningkatkan jumlah barang konsumen bagi rakyat dan meningkatkan nilai mata uang sehingga mencegah inflasi (Peterlinz 2004: 166-8; Ruiz 2004: 180; Newman 2006: 126).

Perbedaan pendapat soal model pembangunan Kuba itu mengerucut dalam perdebatan terbuka antara ”sayap kiri” yang mendukung model RRT, dipelopori oleh Che Guevara, dan ”sayap kanan” yang mendukung model Soviet, terdorong oleh embargo AS. Castro sendiri tidak mengambil sikap tegas dalam debat ini, yang akhirnya di tahun 1966 dimenangkan oleh tesis guevarista, setelah Che sendiri meninggalkan Kuba (Gonzalez 1974: 181-2).

Selain pemikiran makro Che, yang baru disadari Castro setelah keruntuhan Uni Soviet (Newman 2006: 127), Menteri Perindustrian yang juga seorang dokter itu sangat peka terhadap kesehatan buruh pabrik. Sewaktu berkunjung ke sebuah pabrik sepatu, sebagai sesama penderita asma, Che sangat berempati dengan buruh-buruh yang meminta pemasangan kipas angin buat mengurangi debu yang mereka hirup tiap hari, sehingga banyak yang menderita asma dan TBC (Peterlinz 2004: 165-6).

Makanya, Che minta diturunkan pangkatnya dari Menteri Perindustrian menjadi pemimpin pabrik, tapi tidak disetujui. Ketika konflik dengan Castro memuncak tahun 1965, dia berpamitan dengan sahabat seperjuangnya, Fidel Castro, untuk kembali menyandang senjata guna membantu gerakan pembebasan di Afrika dan Amerika Latin. Sasaran pertamanya adalah Kongo dan Angola, sambil membawa brigade-brigade dokter Kuba (Brouwer 2009; Rodriguez 2008: 84-91).

Che kemudian ke Bolivia, di mana ia gugur di ujung peluru Sersan Mario Teran, pada tanggal 9 Oktober 1967. Dua dasawarsa kemudian, baru jasadnya digali kembali dari bumi Bolivia, dan dikebumikan kembali di Santa Clara, Kuba, di mana Che pernah memimpin serangan penentu kemenangan pasukan pemberontak terhadap pasukan Batista. Satu dasawarsa lagi, di hari ulangtahun ke 40 kematian Che, media Kuba memberitakan kesuksesan operasi katarak terhadap  Mario Teran, pembunuh Che, seorang anggota Brigade Medis Kuba (Peterlinz 2004: 167; BBC News, 2 Okt. 2007).

Namun sebelum meninggalkan Kuba, Che telah meletakkan dasar filosofis sistem kesehatan sosialis Kuba dalam pidato, ”On Revolutionary Medicine” di Havana, 19 Agustus 1960 (lihat Introduksi makalah ini).

Berdasarkan semangat itulah pemerintah Kuba membangun sistem pelayanan kesehatan negeri itu.

Sebelum Revolusi 1959, hanya ada seorang dokter untuk 1051 orang penduduk. Ratio ini terus berkurang, ketika banyak dokter Kuba hijrah ke AS dan negara-negara kapitalis lain. Ketika FK Universitas Havana dibuka kembali tahun 1959, hanya 23 dari 161 orang dosennya kembali mengajar. Baru tahun 1975, rasio dokter per seribu penduduk Kuba, sebelum Revolusi, bisa dicapai kembali. Sepuluh tahun kemudian, Kuba menjalankan program Medicina General Integral  (Kesehatan Umum Menyeluruh), di mana tim seorang dokter dan seorang perawat melayani 120 sampai 150 keluarga di setiap kelurahan. Tim kecil ini secara teratur mengunjungi semua keluarga, dengan memadu pengobatan, pengumpulan statistik kesehatan setiap warga, pengobatan alternatif, dan pendidikan kesehatan bagi semua warga. Kerja tim-tim kesehatan keluarga ini didukung dengan pembangunan poliklinik, yang dilengkapi spesialis medis dan laboratorium dengan berbagai peralatan pencitraan. Setiap poliklinik dibangun untuk melayani antara 20 sampai 40 ribu orang warga (Brouwer 2009).

Pelayanan kesehatan jasmani itu dibarengi pelayanan kesehatan mental setelah renovasi Hospital Psiquiatrico de la Habana  (HPH) di pinggiran Havana, ibukota Kuba. Ducunge, pelopor pelayanan kesehatan mental itu, tadinya ahli pembiusan (anaesthecian), yang bergerilya bersama Che di Sierra Maestra. Berkat perjuangan sahabat Che itu, Kuba kini telah memiliki seribu orang psikiater, 200 orang di antaranya ahli psikiatri anak-anak. Mereka memadukan terapi emosional dan sosial, dengan polarisasi pendapat soal terapi electroconvulsive. Penyembuhan gangguan mental yang diderita para pasien dilakukan dengan mendorong mereka menari ballet, menata rambut, berbahasa, berhitung, memijat kaki, dan menciptakan kerajinan tangan, dengan melibatkan komunitas setempat (Collinson & Turner 2002).

Selain kawan seperjuangan di medan gerilya, keturunan langsung Che turut membangun potensi pelayanan medis Kuba. Aleida Guevara, putri sulung Che dari isteri keduanya, Aleida March de la Torre, menjadi dokter anak dengan spesialisi alergi. Kedua adik laki-lakinya, Camilo dan Ernestito, menjadi pengacara, sementara Celia menjadi dokter hewan dengan spesialisasi lumba-lumba (Chrisafis 2002; Nakata 2008).

Selain bekerja di RS Anak-Anak William Soler di Havana, dokter Aledia Guevara pernah menjadi anggota Brigade Medis Kuba di Angola, Ekuador dan Nikaragua. Kini, setelah kedua anak perempuannya ---- Estefania Machin Guevara dan Celia Machin Guevara -- sudah dewasa, Aleida Guevara March  sering melanglang buana, memperjuangkan penghapusan embargo ekonomi AS dan pengembangan kesehatan kaum miskin di seluruh dunia. Sekaligus, berjuang menentang komersialisasi foto ayahnya, yang bertentangan dengan filosofi sang dokter gerilyawan (Chrisafis 2002; Jackson 2003; Nakata 2008; New Scientist, 9 Desember 2004).

”EKSPOR” DOKTER  KUBA:

Berkat sistem pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakatnya yang begitu maju, Kuba punya banyak dokter yang siap ”diekspor” ke mancanegara. Pertengahan 2000an, dari 70 ribu dokter produk pendidikan Kuba, lebih dari 28 ribu orang dokter Kuba tersebar di mancanegara, bersama tenaga medis lain (Anderson 2008; Brouwer 2009; New Scientist, 24 Desember 2004).

Kehadiran dokter-dokter Kuba di mancanegara, yang dibiayai pemerintah Kuba (kecuali di Afrika Selatan, Argentina dan Venezuela), selalu dibarengi pengiriman mahasiswa kedokteran dari negara-negara itu ke fakultas-fakultas kedokteran di Kuba. Sebab kebijakan pemerintah Kuba adalah bahwa setiap dokter Kuba yang bertugas di negara tertentu, harus dapat digantikan oleh dokter-dokter muda dari negara itu, dalam jumlah dua sampai tiga kali lipat (Anderson 2008; Brouwer 2009).

Kadang-kadang, sepulang dari pendidikan kedokteran Kuba yang rata-rata enam tahun, dokter-dokter muda itu masih mendapat pendidikan pasca-sarjana dari dokter-dokter Kuba yang masih bertugas di negeri asalnya. Ini dijalani oleh 347 orang dokter muda dari Honduras (idem).

Dokter-dokter Honduras itu lulusan ELAM (Escuela Latinamericana de Medicina, atau Sekolah Kedokteran Amerika Latin) di Havana, yang sejak 2005 telah meluluskan 1500 sampai 1800 dokter asing. Selain dari Honduras, para mahasiswa asing berjumlah 24 ribu orang berasal dari Bolivia (5000), Timor Leste (698), Guatemala (448), Haiti (426), Ghana (188), Namibia (143), Gambia (134), Belize (113), Mali (109), Botswana (93), AS (100), Kepulauan Solomon (50), Kiribati (40), dan sejumlah negara lain. Mahasiswa AS disalurkan oleh Pastors for Peace, organisasi Kristen untuk solidaritas terhadap rakyat Kuba (Anderson 2008; Brouwer 2009; Buletin La’o Hamutuk, Agustus 2008: 6)

Kebanyakan mahasiswa asing mendapat beasiswa pemerintah Kuba, kecuali dari Afrika Selatan dan Venezuela. Venezuela, negeri Amerika Latin yang dipimpin Hugo Chavez, mantan tentara payung yang berjuang melepaskan negerinya dari penjajahan ekonomi AS, memasok kebutuhan minyak Kuba dengan harga murah, sebagai imbalan atas penempatan 30 ribu orang dokter dan tenaga medis Kuba. Mereka membangun program Barrio Adentro guna memperbaiki kesehatan 18 juta orang miskin di negara kaya minyak, yang kini membantu pendidikan kedokteran di Kuba (Soyomukti 2007: 124-8; Brouwer 2009).

Dari sini dapat kita lihat bahwa ”ekspor” tenaga medis Kuba bukan untuk menambah devisa negara miskin itu, melainkan demi solidaritas kemanusiaan internasional, membantu memperbaiki kesehatan rakyat miskin di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan di Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL).

Segera sesudah gempa menghantam Bantul (DIY) dan Klaten (Jateng), 27 Mei tiga tahun lalu, 65 orang dokter Kuba – separuhnya perempuan – datang melayani sampai seribu orang pasien sehari. Mereka begitu populer di kalangan penduduk, sehingga tim medis Kuba yang juga beranggotakan 70 orang perawat, laboran dan teknisi kesehatan diminta memperpanjang masa pelayanan mereka selama enam bulan (Fawthrop 2006).

Itulah perkenalan pertama Indonesia dengan sistem dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kuba, yang selain melibatkan dokter dan tenaga medis lain, juga dilengkapi peralatan medis yang canggih. Kedua rumah sakit lapangan Brigade Medis Kuba dilengkapi peralatan rontgen, laboratorium, dan ruang operasi, sehingga dokter-dokter mereka dapat membedah tulang patah serta menangani gangguan kesehatan lain. Sampai medio Agustus 2006 mereka telah melayani 47 ribu pasien, serta menyelenggarakan 900 pembedahan dan imunisasi anti-tetanus terhadap 2000 orang pasien  (idem).

Kontribusi Brigade Medis Kuba buat membangun kesehatan rakyat Timor Leste jauh lebih besar lagi, mengingat hancurnya sebagian prasarana fisik dan meninggalnya sebagian penduduk negeri baru itu pasca referendum Agustus 1999. Sebagian besar dokter dan paramedis Indonesia kabur dari pos mereka sesudah kerusuhan pasca referendum itu.

Kerjasama Kuba dan Timor Leste mulai dibicarakan oleh Presiden Fidel Castro dan  Presiden Xanana Gusmao dalam KTT Non-Blok di Kuala Lumpur, 6 Februari 2003. Akhir tahun itu sekelompok mahasiswa Timor Leste dikirim ke Kuba untuk kuliah kedokteran di sana, dan sekelompok kecil dokter Kuba dikirim ke Timor Leste di bulan April 2004. Antara 2004-2005, kunjungan tiga pejabat teras RDTL waktu itu -- Menlu  Jose Ramos Horta, PM Mar’i Alkatiri, dan Menkes Rui Araujo -- semakin memantapkan kerjasama kedua negara kecil itu, yang berbuah seribu beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dari RDTL dan pengiriman 300 orang anggota Brigade Medis Kuba ke Timor Leste. Selama kurun waktu 2004 -2008, mereka telah melakukan 2,7 juta konsultasi, termasuk lebih dari sejuta kunjungan rumah; membantu 17.352 kelahiran, termasuk 848 dengan bedah caesar; melakukan 19.099 pembedahan, 193.942 test laboratorium dan 27.643 vaksinasi, serta menyelamatkan 11.406 nyawa (Anderson 2008; Buletin La’o Hamutuk, Agustus 2008: 1-2).  

Berbeda dengan tenaga medis Indonesia di Timor Leste pasca referendum 1999, tidak seorangpun tenaga medis Kuba meninggalkan Timor Leste selama krisis politik 2005-2006, ketika perang saudara antara  tentara, polisi, desertir bersenjata, serta kelompok milisi begitu banyak menelan korban. Dokter-dokter dan perawat-perawat Kuba tetap bertugas di Hospital Nasional Timor Leste di Dili, melayani para pengungsi di tenda-tenda mereka di seputar kota Dili, sambil tetap melayanai kesehatan masyarakat desa di distrik-distrik. Dedikasi mereka sangat dipuji oleh PM Jose Ramos-Horta serta Menlu Zacarias Albano da Costa (Anderson 2008).

Ironisnya, justru kehadiran begitu banyak tenaga medis Kuba menjadi duri dalam daging dalam hubungan antara Gereja Katolik dengan pemerintahan Fretilin di bawah pimpinan PM Mar’i Alkatiri. Seorang tokoh Keuskupan Dili, Padre Domingos Soares, lewat selebarannya memprovokasi aksi biarawan/wati menentang PM Alkatiri di tahun 2005, dengan menuduh Alkatiri dan partainya, Fretilin, mau menjadikan Timor-Leste ”negara komunis” dengan julukan ”Kuba Timur” (Aditjondro 2007: 94).

Kenyataannya, walaupun persaingan intra-elit RDTL memaksa PM Alkatiri mengundurkan diri (2006), dan diganti oleh Jose Ramos-Horta, kehadiran Brigade Medis Kuba tidak ditolak. Juga setelah pemilu kedua menghasilkan pertukaran posisi antara Ramos-Horta sebagai Presiden serta Xanana Gusmao sebagai PM, kehadiran Brigade Medis Kuba tetap didukung oleh orang-orang Depkes RDTL (Anderson 2008).

Selama  studi lapangan bersama tim CD Bethesda, Yogyakarta, dan Depkes RDTL di sepuluh distrik RDTL, akhir September 2008, di mana penulis sempat berinteraksi dengan anggota Brigade Medis Kuba di dua distrik (Oekusi dan Ermera), penulis mencatat tiga hal. Pertama, ada kesenjangan antara Brigade Medis Kuba dan berbagai tarekat biarawati Katolik yang juga sangat berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat Timor Leste. Boleh jadi, di samping faktor bahasa (orang Kuba hanya dapat berbahasa Spanyol, sedangkan para biarawati hanya dapat berbahasa Indonesia dan Tetun), ketidaksenangan sebagian hirarki Gereja Katolik terhadap kehadiran orang-orang Kuba di negeri itu, seperti disinggung di depan, ikut memainkan peranan.

Padahal, berbeda dari kecurigaan sebagian hirarki Gereja Katolik itu, tenaga medis Kuba tidak tertarik berbicara tentang ideologi negara mereka. Selain berbicara tentang kesehatan, mereka lebih tertarik memperkenalkan tari salsa, dan memperkenalkan lagu dan musik Kuba, yang diwarnai pengaruh Spanyol dan Afrika (lihat Sarduy & Stubbs 1993).

Kedua, berbeda dengan sistem pelayanan kesehatan masyarakat di negara asalnya, yang mengawinkan pendekatan Barat dengan pendekatan alternatif, Brigade Medis Kuba kurang menggali berbagai sistem pengobatan alternatif di Kuba. Tampaknya, bahasa dan kepadatan jadual kerja mereka merupakan dua faktor penghambat untuk mengawinkan pendekatan Barat dengan berbagai pendekatan alternatif yang bersumber pada fauna, flora, dan sistim budaya suku-suku bangsa di Timor Leste.

Soalnya, dengan keterbatasan waktu dan pengetahuan bahasa mereka, Brigade Medis Kuba kurang menggali pengetahuan etno-medis di Timor Leste, baik yang menghambat kesehatan masyarakat (misalnya berbagai pemali makanan bagi perempuan hamil dan sedang menyusui, serta budaya patriarkis yang sangat kuat di kebanyakan suku), maupun yang mendukung. Sementara itu, selama masa penjajahan Indonesia, penduduk asli di kampung-kampung dijauhkan dari bahasa Portugis – yang dekat dengan bahasa Spanyol.

Kurangnya usaha Brigade Medis Kuba menggali antropologi kesehatan Timor Leste sangat disayangkan, sebab berbagai pengetahuan etno-medis  Timor Leste sudah mulai didokumentasi dalam bahasa Inggris oleh peneliti-peneliti Australia, Kanada, dan Timor Leste, dibantu oleh mantan gerilyawan FALANTIL, dimulai dari pengetahuan etno-medis  Fataluku, suku yang kurang mahir berbahasa Tetun maupun Indonesia.

Ketiga, medan dan jarak yang jauh dari kampung-kampung ke  SISCa  (Sistema Integrada Saude do Communitaria ), yang setara dengan Posyandu di Indonesia membuat rakyat di desa-desa pelosok sangat bergantung pada praktisi pengobatan alternatif (matandok, mata-blolo, atau daya dalam bahasa setempat). Termasuk dalam membantu persalinan ibu-ibu hamil. Padahal, para praktisi pengobatan alternatif jarang sekali mendapat kesempatan memperdalam ilmu mereka bersama pada tenaga medis Kuba.

KESIMPULAN:

Lalu, apa yang dapat dipelajari oleh Indonesia, dari studi kasus pola kesehatan masyarakat Kuba ini?

Pertama, berbeda dari citra umum tentang ”Che” Guevara, sebagai pejuang bersenjata yang teori perang gerilyanya sering diacu para aktivis kiri di samping teori perang gerilya Mao Zedong, sesungguhnya kontribusi dokter Che dalam meletakkan dasar bagi sistem pelayanan kesehatan Kuba perlu mendapatkan perhatian yang lebih mendalam.

Kedua, pengalaman Kuba ini menunjukkan bahwa ada sistem demokrasi lain yang lebih memberikan perhatian pada hak-hak ekososbud  para warga miskin, khususnya hak atas kesehatan, ketimbang sistem demokrasi liberal.  

Ketiga, penempatan dokter-dokter dan tenaga medis Kuba lainnya di mancanegara, dibarengi dengan pembukaan fakultas-fakultas kedokteran  Kuba bagi mahasiswa miskin dari mancanegara, merupakan contoh bagaimana suatu negara miskin berkontribusi untuk perdamaian dunia melalui perbaikan kesehatan masyarakat, terutama warga miskin.

Keempat, melalui pola yang khas ini, Kuba berhasil membuktikan keunggulan sistem kesehatan sosialis ketimbang sistem kesehatan kapitalis, di tengah-tengah embargo ekonomi AS serta berakhirnya bantuan Uni Soviet.

Kelima, dengan mengirimkan bantuan tenaga medis kepada para korban topan Kathrina di AS, Kuba membuktikan kepada rakyat AS  bahwa embargo ekonomi yang dipertahankan sekian banyak presiden mereka, tidak berhasil mematahkan tekad suatu bangsa untuk memilih garis politik dan ekonomi mereka.

Keenam, melalui ”barter” minyak dengan tenaga dokter Kuba serta pendidikan kedokteran di Kuba, Venezuela juga membuktikan, bahwa rezeki migas dari negara anggota OPEC itu dapat membantu perbaikan kesehatan rakyat miskin Venezuela maupun memperkuat kemampuan Kuba mendidik calon-calon dokter dari berbagai negara miskin di dunia. Minyak untuk kesehatan rakyat, kira-kira begitulah.

Yogyakarta, 23 Mei 2009.

Kepustakaan:

Aditjondro, George Junus (2007). ”Challenging the Shrinking Democratic Space in East Timor.” Dalam  Joel Peredes, Marissa de Guzman & Eltheodon Rillorta (peny.). Breaking through: Political Space for Advocacy in Southeast Asia. Manila: South East Asian Committee for Advocacy (SEACA), hal. 83-106.

Anderson, Tim (2008). ”Solidarity Aid: The Cuba-Timor Leste Health Programme.”The International Journal of Cuban Studies, No. 2, Desember.

Brouwer, Steve (2009). ”The Cuban Revolutionary Doctor: The Ultimate Weapon of Solidarity.” Monthly Review, Januari.

Chrisafis, Angelique (2002). ”Che, my father.” The Guardian, 3 Mei.

Collinson, S.R. & T.H. Turner (2002). ”Not Just Salsa and Cigars: Mental Health Care in Cuba.” Psychiatric Bulletin, No. 26, hal. 185-8.

Elliott, Florence (1969). A Dictionary of Politics. Penguin Books Ltd.

Fawthrop, Tom (2006). ”Cuba doctors popular in quake-stricken Java.” BBC News,  18 Agustus.

Giddens, Anthony (1993). Sociology. Cambridge, UK: Polity Press.

Gonzalez, Edward (1974). Cuba under Castro: The Limits of Charisma. Boston: Houghton Mifflin Company.

Guevara, Che (2005). Catatan Harian Che Guevara: The Motorcycle Diaries: Perjalanan Keliling Amerika Selatan. Depok: Banana Publisher.

------------- (2007). Che Guevara, dari Sierra Maestra menuju Havana: Kisah 82 Gerilyawan yang Berhasil Menumbangkan Pemerintah Kuba. Yogyakarta: Penerbit Narasi.

Held, David (1989). Political Theory and the Modern State: Essays on State, Power and Democracy. Cambridge, UK: Polity Press.

Hughes, Colin (2007). ”Cuba’s Superior Health System.” Green Left Weekly, 8 Juni.

Jackson, Andra (2003). ”Guevara’s Daughter has a Cause, in the Image of her Father.” The Age, Melbourne, 28 Juni.

Nakata, Hiroko (2008). ”Che’s Daughter Speaks Out.”Japan Times, 31 Mei.

Newman, Michael (2006). Sosialisme Abad 21: Jalan Alternatif Atas Neoliberalisme. Yogyakarta: Resist Book.

Peterlinz, Brian  (2004). ”Ada Apa Dengan Che?”. Dalam Peter McLaren dkk. Che Guevara, Paulo Freire dan Politik Harapan: Tinjauan Kritis Pendidikan. Surabaya: Diglossia Media, hal. 161-74.

Rodriguez, Spain (2008). Che, Biografi Grafis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ruiz, Richard M. (2004). ”Che, Sang Revolusioner”. Dalam McLaren dkk, op. cit., hal. 175-82.

Sardeuy, Pedro Perez & Jean Stubbs (peny.). Afro-Cuba: An Anthology of Cuban Writings on Race, Politics and Culture. London & New York: Latin America Bureau (LAB) & Center for Cuban Studies.

Serviat, Pedro (1993). ”Solutions to the Black Problem”. Dalam Sardeuy & Stubbs, op. cit., hal. 77-90.

Sierra, Jerry A. (n.d.). ’Ernesto Che Guevara.’ www.historyofcuba.com/history/chebio.htm, diakses tgl. 21/5/2009.

Soyomukti, Nurani (2007). Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal. Yogyakarta: Resist Book.

Swift, Jamie & The Development Education Centre (1977). The Big Nickel: Inco at home and abroad. Kitchener, Ontario: Between the Lines.

Wald, Karen (1978). Children of Che: Childcare and Education in Cuba. Palo Alto, CA: Ramparts Press.

Wilczynski, J. (1981). An Encyclopedic Dictionary of Marxism, Socialism and Communism. London: The MacMillan Press Ltd.

         

Lampiran I:

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR, Resolusi MU-PBB, 19 Desember 1966, diratifikasi melalui UU No. 11/2005, tgl. 28 Oktober 2005).

Article 11:

1.     The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effent the essential importance of international co-operation based on free consent.

2.     The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed:

(a). To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources;

(b). Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.

Makalah untuk Kongres Nasional I Hukum Kesehatan di Jakarta, 27-29 Mei 2009: